Launching P2KP dan Diskusi Tematik Peran KPID NTB

63

Mataram, Senin, 14 Oktober 2019 bertempat di salah satu ruang kuliah Universitas 45 Mataram (UPATMA) dilaksanakan Launching Pusat Pengkajian Kebijakan dan Pemerintahan (P2KP) dan akan di lanjutkan dengan Diskusi Tematik Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPID NTB) dengan tema “Peran KPID Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak” acara ini di hadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Kaprodi Ilmu Komunikasi, Komisoner KPID beserta dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan turut hadir dan diramaikan oleh mahasiswa-mahasiswa FISIPOL.

Sambutan pertama disampaikan oleh Dekan Fakultas ISIPOL dan disampaikan langsung oleh bapak Zulhadi, S.IP., M.IP dalam sambutanya beliau menyampaikan bahwa “pada hari ini menjadi sejarah bagi kita semua khususnya di FISIPOL Universitas 45 Mataram bahwa akan muncul lembaga baru yaitu P2KP yang akan menjadi ruang diskusi dan laboraturium bagi FISIPOL, lembaga ini fokus pada pengkajian Kebijakan dan Pemerintahan” tuturnya.

Setelah sambutan, acara selanjutnya adalah launching P2KP secara simbolis dengan ditandai penyerahan Surat Keputusan langsung dari Dekan FISIPOL kepada Ketua Lembaga P2KP yang di ketuai langsung oleh ibu Dende Devi Sarah Mandini, S.IP., M.IP dengan serah terima tersebut lembaga P2KP sudah resmi dan berdiri di FISIPOL Universitas 45 Mataram.

Diskusi tematik dengan tema peran KPID dalam pelaksanaan pilkada serentak yang di sampaikan langsung oleh Bapak Fathul Rakhman beliau adalah salah satu Komisoner KPID Kordinator Bidang Kelembagaan 2018-2021 dan Bapak Hendry Salahuddin beliau adalah Dosen FISIPOL sekaligus sebagai Kaprodi Ilmu Pemerintahan diskusi ini di moderatori langsung oleh Bapak I Made Putra Suryantara.

Pemateri pertama disampaikan oleh bapak Fathul beliau menyampaikan bahwa tugas KPID adalah mengawasi atau melakukan pengawasan media ditahun 2020 bahwa akan ada pilkada serentak di beberapa kabupaten di NTB, dan KPID harus mengawasi proses pemilukadanya, akhir kata beliau menyampaikan bahwa KPID dan Universitas 45 harus ada kolaborasi dalam pengawasan untuk menyabut pemilukada serentak di NTB.
Materi kedua disampikan oleh Bapak Hendry beliau menyampaikan bahwa pemilukada sudah tertuang dalam sila ke-4 bahwa Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya serta Walikota dan wakilnya dipilih oleh masyarakat. Dalam pemilukada ada yang namanya kampaye dan tidak heran bahwa saat ini banyak calon-calon kepala daerah menjadikan media televisi dan radio menjadi media utama dalam mempromosi dan mengempanyekan dirinya, dalam hal ini kampanye yang di lakukan oleh calon kepala daerah lewat media banyak yang dirasa telah melanggar aturan-aturan kampanye. Akhir kata beliau menyampaikan bahwa sebenarnya sejauh mana peran KPID dalam melaksanakan pengawasan terhadap kampanye dimedia.
Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi antara pemateri dan peserta diskusi dengan membuka sesi bertanya bagi peserta dan akan ditanggapi langsung oleh kedua materi dan setelah acara diskusi usai acara ditutup dengan foto bersama. (Zulfiqri Syahmat-Fisipol)