Saatnya Atur Kuota Tangkap Hiu

Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai sudah saatnya membuat regulasi pembatasan penangkapan hiu. Kuota penangkapan setiap tahun harus dihitung sesuai tempat pendaratan setiap daerah. Pemerintah juga harus mulai menyiapkan regulasi pelarangan jenis hiu tertentu yang mulai langka. Demikian ungkapan Evron Asrial, Rektor Universitas 45 Mataram.

Dalam beberapa kali kunjungan ke lokasi pendaratan hiu terbesar di Tanjung Luar, Lombok Timur, Evron melihat para nelayan sudah sadar hiu, makin lama makin berkurang. Nelayan juga sudah tahu jenis hiu yang dilarang ditangkap.

“Saya rasa sekarang saatnya sudah tepat untuk memberlakukan kuota penangkapan hiu,’’ kata pria yang juga peneliti kelautan dan perikanan kepada Mongabay, baru-baru ini.

Dia bilang, beberapa program pemerintah dan organisasi non pemerintah yang mendampingi nelayan pemburu hiu juga sudah lama memberikan edukasi. Kalau pembelakuan kuota itu berlaku, Evron merasa tak akan terlalu timbul gejolak.

“Asalkan dasarnya itu harus jelas. Menurut saya 50% dari yang ditangkap selama ini, itulah kuota yang bisa diberlakukan. Kasi kesempatan hiu hiu berkembang biak,’’ katanya.

Data Wildlife Conservation Society (WCS), hiu yang didaratkan di Tanjung Luar pada 2014 sebanyak 6.480, 2015, sekitar 5.198 hiu. Pada 2016 (8.006), dan 2017 (6.690). Dari jumlah ini, didominasi hiu kejen (Carcharnihus falciformis) 36%, hiu macan (Galeocerdo cuvier) 20%, hiu lonjor (Carcharnihus limbatus) 10%. Lalu, hiu martil (Sphyrna lewini) 10%, hiu karet (Prionace glauca) 7%, hiu lonjor (Carchanihus brevipinna) 5%, hiu merak bulu (Carcharhinus obscurus) 3%, hiu tenggiri (Isurus oxyrinchus) 2%, hiu lonjor (Carharnihus sorrah) 2%, hiu tikus (Alopias pelagicus) 2%, dan 10% hiu jenis lain.

“Hiu kejen ini paling banyak, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia,’’ kata Evron.

Kalau kuota penangkapan terbit, masih ada kesempatan bagi pemerintah dan organisasi non pemerintah untuk sosialisasi. Begitu juga dengan perguruan tinggi siap membantu sosialisasi.

Pada masa sosialisasi aturan itu, katanya, sekaligus memantau tangkapan hiu. Dengan cara ini, bisa terlihat efektivitas pemberlakuan aturan. Ervon tak ingin kasus kegaduhan karena aturan pelarangan ekspor anakan lobster terjadi pada aturan penerapan kuota penangkapan hiu.

Pemerintah, katanya, tak bisa langsung menangkap, bahkan sampai memenjarakan nelayan yang melanggar aturan. “Harus bijak juga pendekatannya.”

Edukasi di masyarakat juga penting terutama masyarakat pesisir. Sosialisasi hiu dan pari harus jadi bagian setiap program kelautan dan perikanan. Pemerintah, katanya, harus mampu meyakinkan masyarakat pesisir, anak-anak yang kelak akan jadi nelayan, bahwa menangkap hiu berlebihan itu tak baik. Selain itu, katanya, sosialisasi kepada konsumen juga penting.

Selama ini, hiu diburu untuk diambil sirip. “Isu hiu ini harus jadi isu publik,’’ kata Evron.

Melihat karakteristik nelayan penangkap hiu di Tanjung Luar Lombok Timur, Evron juga menyarankan, pemerintah bisa menyiapkan keahlian mereka pasca tak menangkap hiu.

Nelayan penangkap hiu ini memang spesifik. Mereka melaut khusus menangkap hiu, bukan mencari ikan lain. Ketika kelak ada pembatasan harus dipikirkan keberlangsungkan ekonomi mereka.

Evron melihat, potensi pengolahan perikanan, pariwisata, dan budidaya masih terbuka lebar. Kawasan Tanjung Luar dan Jerowaru Lombok Timur, merupakan daerah cocok perikanan budidaya.

Mengubah kebiasaan nelayan tangkap jadi budidaya, katanya, juga perlu proses panjang dan modal tak sedikit.

by Fathul Rakhman [Lombok] di 21 December 2019 (MONGABAY)